PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA

Studi Kasus Kerjasama Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar BUPIUNU dengan Penyalurnya

  • Atang Hidayat Universitas Langlangbuana
Keywords: penegakan hukum, perjanjian, wanprestasi, hukum administrasi, kerjasama

Abstract

Hubungan antara para pihak pelaku usaha tidak selamanya harmonis sebagai contoh hubungan antara BUPIUNU dengan Penyalurnya tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar. Dan hubungan antara Pelaku Usaha Industri Minyak Bumi dan Kontraktornya tentang proses pelaksanaan Bioremediasi. Yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan itikad baik dan disepakati kedua belah pihak. Pemasalahan yang pertama penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam perjanjian kerjasama tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar berdasarkan UU Migas, kedua kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik. Penerapan hukum  terhadap penegakan hukum administratif dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak belum dilaksanakan secara konsisten atau memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU Migas dan Permen ESDM No.16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik, kendalanya kurang pengawasan, kegiatan distribusi akan terhambat, upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan klarifikasi rencana kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak terkait operasional penyelenggaraan penyaluran sehingga diharapkan adanya hasil evaluasi yang cermat dan tepat apabila adanya kekurangan atau ketidaklengkapan siklus penegakan hukum administratif.

References

BUKU:
Abdulkadir, Muhammad, “Hukum Perikatan”,Alumni, Bandung, 1982.
Ahmadi Miru, “Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Amiruddin, Zainal Asikin,“PengantarMetodePenelitianHukum”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Harahap, M. Yahya, “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, Alumni, Bandung, 1986.
Herlien Budiono, ”Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Hernoko, Agus Yudha, “Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial”, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Hofmeister,John, “Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci”, Diterjemahkan oleh Satrio Wahono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
Kansil,CST dan Christine S.T. Kansil, “Seluk Beluk Perseroan Terbatas”, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
LiliRasjididan Ira Rasjidi, “Dasar-dasarFilsafatdanTeoriHukum”, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
Mariam Darus Badrulzaman, “Aneka Hukum Bisnis”, Alumni, Bandung, 1994.
MochtarKusumaatmadjadanAriefSidarta, “PengantarIlmuHukum”, cet. ke-2, Alumni, Bandung, 2009.
Riduan Syahrani, “Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata”, Alumni, Bandung, 2000.
R. Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Putra A Bardin, 1999.
R. Subekti, “Hukum Perjanjian”, Cet. Ke-19, Intermasa, Jakarta, 2002.
R. Subekti, “Hukum pembuktian”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Salim HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Sihotang,Ericson, ”Politik Hukum Pengelolaan Migas”, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
SoerjonoSoekanto, “PenelitianHukumNormatif (suatutinjauansingkat)”, rajawalipers, Jakarta, 2001.
Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, Edisi Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni dan Ahmad Djoyosugito, “Teknik Pembuatan Akta Notaris”, Logoz Publishing, Bandung, 2016.
Wirjono Prodjodikoro, “Azas-Azas Hukum Perjanjian”, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang Undang Dasar Tahun 1945, Amandemen ke-4.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan Pendistribusian Jenis dan Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011.
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 915.K/10.01/DJM.O/IU/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 6060.K/14/DJM.O/2007 tanggal 27 April tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.

SUMBER LAIN:
Perjanjian Kerjasama PT. Bumi Asri Prima Pratama dengan PT. Barito Power Energi, Nomor PKS : 135/HUK.310/DBAPP/11.15 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar(High Speed Diesel “HSD”).
Surat Penunjukan Penyalur Nomor : 138/HUK.260/DBAPP/11.15 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (High Speed Diesel “HSD”)PT. Bumi Asri Prima Pratama.
Asep Jaelani, Indonesia sebagai Negara Hukum, tersedia di https://www.academia.edu/8838989/Indonesia_Sebagai_Negara_Hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, diakses tanggal 3 April 2016.
KementrianEnergidanSumberDaya Mineral, PeluangInvestasiSub SektorMinyak dan Gas Bumi, Jakarta:2011. Tersedi di http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Buku%20Investasi%20ESDM%20Indonesia%20FINAL-1.pdf, diakses tanggal 15 Maret 2016.
Yoan Sakti Nathanael Nainggolan, “Problematika Distribusi BBM Bersubsidi”, Jurnal Beraja Niti, vol. 2, No.9, 2013, tersedia di https://ejournal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article/view/138/125. Diakses tanggal 15 Maret 2016.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 915.k/10.01/DJM.O/IU/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 6060.K/14/DJM.O/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
Published
2019-05-02