PENERAPAN PP NO. 64 TAHUN 2021 (UU CIPTA KERJA) TERHADAP KEDUDUKAN BANK TANAH DI INDONESIA

mertayasa

doi:10.32816/paramarta.v21i3.183

mertayasa Universitas Mahendradatta

DOI: https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i3.183

Keywords: Bank tanah, Cipta kerja, Investasi.

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 juga mengatur mengenai Pertanahan yang termuat dalam Bagian Keempat. Undang-undang ini mengatur kewenangan Negara dalam mengatur peruntukan, penggunaan dan pengelolaan tanah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah, yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dengan diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Bank Tanah berfungsi membentuk strategi pengelolaan tanah untuk dapat mengembangkan penggunaan tanah yang optimal, agar dapat berpengaruh mempermudah masuknya investasi ke Indonesia, juga mampu menghindarkan pembengkakan pembiayaan dalam pembebasan tanah, penelantaran tanah serta sengketa tanah.

References

Hairani Mochtar, “Keberadaan Bank Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan,” Jurnal Cakrawala Hukum, 18, 2 (2013).

Herni Amir, Aminuddin Salle, Sri Susyanti Nur, 2014, “Kegiatan Bank Tanah sebagai Bentuk Penyediaan Tanah untuk Permukiman Rakyat,”

Himawan Arief Sugoto (Sekertaris Jenderal Kementerian ATR/BPN), Seminar: “Talk Show Bank Tanah di Masa Depan”, Chanel youtube Kementrian ATR/BPN, 03 November, 2020. Dapat diakses di https://youtu.be/ZhsyanivuZ0.

Mekanisme secara rinci terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa di cermati di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Setiowati dan Arief Syaifullah, 2019, Urgensi Dokumen Perencanaan Sebagai Solusi Permasalahan Pengadaan Tanah, STPN, Yogyakarta.

Supratman Andi Agtas, Laporan Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan RUU tentang cipta kerja yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi Dalam Rapat Paripurna DPR RI, 6 Oktober 2020

Sri Susyanti Nur, 2009, Aspek Hukum Penyediaan Tanah Perkotaan dalam Bentuk Bank Tanah Guna Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

Yagus Suyadi (Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN RI), Seminar: “Urgensi Pembentukan Bank Tanah dalam Pengelolaan Tanah Negara”, Chanel youtube ISPE BIN Official, 20 Agustus, 2021. Dapat diakses di https://youtu.be/OSMdEKqUriY

Winahayu Erwiningsih dan Fakhrisya Zaili Sailan, 2019, Hukum Agraria Dasar dasar dan Penerapannya, FH UII Press, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13916/Bank-Tanah-untuk-Mewujudkan-Ekonomi Berkeadilan.html

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/mengenal-bank-tanahland-banking-sebagai-alternatif-manajemen-pertanahan.html

https://kfmap.asia/blog/apa-itu-bank-tanah/1138