Penerapan Sanksi Administratif bagi Peserta Tender yang Melakukan Pelanggaran dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Abstract

Pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, dikenal adanya tahap pemilihan penyedia barang/jasa yang mana salah satu metodenya dilakukan melalui tender. Namun, pada pelaksanaan pemilihan tender nyatanya kerap terjadi pelanggaran berupa: a) penyampaian informasi palsu pada Dokumen Pemilihan, b) melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur  harga penawaran, c) melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia, dan d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. Oleh sebab itu, maka digunakan instrumen hukum berupa sanksi administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021 yang memungkin pelanggaran yang dilakukan oleh peserta tender di atas dikenakan hukuman administratif berupa: a) sanksi digugurkan dalam pemilihan, b) sanksi pencairan jaminan penawaran, c) sanksi daftar hitam.