FORMULASI PASAL PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Pembaharuan Hukum Pidana

Abstract

Konstitusi memberikan dasar untuk ditegakannya prinsip non diskriminasi pada setiap warga negara, hal ini tercermin dari rumusan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal tersebut memberikan amanah bahwa setiap orang harus mempunyai akses dan kedudukan yang sama di dalam hukum, artinya tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa baik terhadap penyelenggara negara maupun  warga negara. Dinamika yang berkembang saat ini memperlihatkan adanya spirit untuk memberikan keistimewaan kepada penyelenggara negara, yang nampak dalam konsep pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di dalam Pasal 281-220 RUU KUHP Tahun 2019 mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Spirit tersebut dinilai bertentangan dengan aspek teoritis dan yuridis, hal ini dikarenakan pada tataran teoritis Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan bukan individu, sehingga pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilekatkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat. Selanjutnya dari aspek yuridis ketentuan Pasal 218-220 RUU KUHP bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.