PENERAPAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM DEMOKRASI MODERN

Studi Kasus Sistem Multi Partai

  • Meima Meima Universitas Langlangbuana
Keywords: sistem, presidensial, demokrasi, modern

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multipartai bukan hanya merupakan “kombinasi yang sulit”, melainkan juga membuka peluang terjadinya deadlock dalam relasi eksekutif dan legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Sistem multipartai dewasa ini, ternyata gagal memberikan sumbangan kepada negara karena tidak mengkondisikan pembentukan kekuatan oposisi yang diperlukan untuk menopang rezim dan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif secara demokratik. Bersamaan dengan itu, sistem multipartai tidak pula berfungsi untuk melandasi praktik politik check and balances, baik diantara lembaga negara maupun fraksi pemerintah dengan fraksi lainnya di lembaga perwakilan rakyat. Sistem presidensial yang berdasarkan sistem multipartai, bila tidak ada partai politik yang meraih suara mayoritas di parlemen, koalisi merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Ia bisa dikatakan sebagai suatu keniscayaan. Bila tidak, kemungkinan efektivitas pemerintahan akan terganggu. Karena itu, koalisi merupakan ”jalan penyelamat” bagi sistem pemerintahan presidensial yang menganut sistem multipartai. Koalisi pendukung presiden dalam sistem presidensialisme tidak stabil. Karena, pertama, koalisi pemerintahan dan elektoral sering berbeda. Dalam koalisi pemerintahan, parpol tidak bertanggung jawab menaikkan presiden dalam pemilu sehingga parpol cenderung meninggalkan presiden yang tidak lagi populer. Pemilu presiden selalu ada di depan mata sehingga partai politik berusaha sebisa mungkin menjaga jarak dengan berbagai kebijakan presiden, yang mungkin baik, tetapi tidak populis.. Dampak multi partai di Indonesia dapat kita rasakan bersama, yaitu sulitnya Presiden untuk membuat keputusan berkaitan dengan masalah kehidupan berbangsa dan negara yang strategis meliputi aspek; politik, ekonomi, diplomasi dan militer. Bila kita mengamati secara fokus hubungan antara Eksekutif dan Legislatif, Presiden mengalamai resistansi karena peran Legislatif lebih dominan dalam sistem multi partai. Sebenarnya posisi Presiden RI sangat kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilh oleh DPR. Tetapi dalam hal penerbitan dan pengesahan perundang-undangan presiden perlu dukungan DPR. DPR yang merupakan lembaga negara, justru menjadi resistansi dalam sistem pemerintahan kita, karena mereka bias dengan kepentingan primordial masing-masing.

References

Buku
Arni Sabit, Perwakilan Politik Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nuansa Nusa Media, Bandung, 2004
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2003
Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Inu Kencana Syafiie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti, Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Sumber Lain
Sirat Nurhajrul, Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Parlementer, http://informasipendidikan07.blogspot.com/2013/02/perbandingan-sistem-pemerintahan.html, diakses pada tanggal 8 Juni 2014, 21.00.
Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Timur dan In-TRANS, Malang, 2004
T.A. Legowo, Menyempurnakan Sistem Presidensial, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal tanggal 5 April 2014, 21.00.
Wikipedia, Sistem Presidensial, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial, diakses pada tanggal 3 Juli 2014, 21.00.
Published
2019-04-26