PERAN KEPOLISIAN SEKTOR GEDEBAGE BANDUNG DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Farah Gitty Devianty Universitas Langlangbuana
Keywords: peran kepolisian, Kamtibmas, penegakan hukum

Abstract

Suatu wilayah memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yang dalam hal ini adalah kecamatan Gede Bage Kota Bandung yang secara hukum merupakan kewajiban dari Kepolisian Sektor Gede Bandung untuk menciptakan kondisi ideal dan diharapkan dalam rangka memelihara Kammtibmas dan penegakan hukum. Berdasarkan data yang ada, untuk kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 terdapat 129 tindakan pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polsek Gedebage berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, dan tentunya masih banyak pelanggaran hukum lainnya yang memang tidak dilaporkan oleh masyarakat ke pihak Polsek Gede Bage. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: bagaimanakah peran Polsek Gede Bage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?; dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polsek Gede Bage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum serta bagaimanakah solusi dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Gede Bage Bandung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer.Polsek Gede Bage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan lain sebagainya. Belum optimalnya peran Polsek Gedebage dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa hal yaitu : Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek; Tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas; dan kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, Solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada Problem Oriented Policing, yang meliputi Scanning (Pemetaan masalah), Analysis (Analisa Masalah) dan Response (Tindak Lanjut  Terhadap Masalah). Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah perlu adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas bagi anggota Polsek demi pencapaian tujuan organisasi Polri.

References

Sumber Buku:
Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995.
Anthon. F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akubtabilitas Peradilan Pidana), Refika Aditama, Bandung, 2004.
Azhari, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995.
Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012.
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
M. Budiarto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Marjono Reksodiprodjo, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Dan Keadilan Hukum, Jakarta, 1994.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
Otje Salman dan Anton F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, P.T Alumni, Bandung, 2004.
........................................................., Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2005
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selecta Krimoinologi. PT Eresco, Bandung. 1992.
................................, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996.
Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi Dan Masyarakat, PT. Alumni, Bandung. 1985.
………………….., Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni Bandung, 1981.
Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
................................., Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
................................,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991.
Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2002.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek,
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/431/VII/2006 Tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengembanan Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas).

Sumber Lain:
Gde Made Swardhana, Tekanan Ekonomi Lahirkan ''Economic Criminality', www.TempInteraktif.com.
Raharjo, Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas, www. Tempointeraktif.com, dikutip tanggal 17 Desember 2009.
Satjipto Raharjo, “Polisi, Antara Harapan dan Kenyataan”, Makalah Seminar di Hotel Borobudur, 2001.
Sambodo Purnomo Yogo, Implementasi Prinsip-Prinsip Polmas Dalam Penanggulangan Premanisme Melalui Program “Problem Oriented Policing, June 4, 2009 by sambodopurnomo. Dikutip tanggal 25 Maret 2010, hlm. 5-7.
Published
2017-05-10