PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

I Putu Dhiyo Hadi Pramana; Erikson  Sihotang

doi:10.32816/paramarta.v23i2.563

I Putu Dhiyo Hadi Pramana universitas mahendradatta
Erikson Sihotang Universitas Mahendradatta

DOI: https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i2.563

Keywords: Non-Smoking Area, Consumer Legal Protection and Law Enforcement.

Abstract

Legal protection for consumers against the dangers of smoking can be carried out preventively and repressively. However, this protection is very minimal. Minimal protection provided by business actors to consumers. Law enforcement for non-smoking area violators in Indonesia is still low, in fact it would not be an exaggeration if law enforcement against non-smoking area violators is actually not working. There are 3 (three) factors that hinder law enforcement for smoke-free area violators, namely: first, the legal substance factor/legal factors that do not clearly and firmly regulate the mechanism for implementing criminal sanctions against violators. Second, the legal structure/law enforcement factor does not understand the procedures for taking action against violations.

References

Buku:
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsmen, Sinar Grafika, Jakarta.
Desfyana, Vernia, and I Made Sarjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 8.
Johnny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sukmayati Alegantina 2017, "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)." Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan 1, no. 2.
Virginia, Claudia Jihan, 2019,. "Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Peredaran Dan Pengawasan Rokok Elektrik Di Indonesia." PhD diss., University of Muhammadiyah Malang.

Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.