IMPLIKASI AMBIGUITAS TERMINOLOGI “DEMOKRASI PANCASILA” TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

  • - Meima Universitas Langlangbuana
Keywords: ambiguitas, terminologi, demokrasi, Pancasila, penegakan hukum, Indonesia

Abstract

Penggunaan terminologi “Jalan Damai, Penyelesaian Secara Kekeluargaan” dalam pelaksanaan hukum pidana formil didasarkan pada klaim bahwa Indonesia menganut ideologi Demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai ciri khusus dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penegasan UUD 1945 mengenai identitas negara sebagai negara hukum menimbulkan konsekuensi bahwa hukum adalah alat utama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Penyelesaian secara kekeluargaan hanya dikenal pada hukum perdata yang didasarkan pada asas freedom of contract. Demokrasi Pancasila belum memiliki suatu definisi yang jelas dan sistematika penerapannya dalam proses penegakan hukum belum dimaterialisasikan secara legal atau dapat juga dikatakan, belum memiliki suatu landasan hukum konkrit.

References

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga: Jakarta Balai Pustaka, 2002,
Miriam Boediardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002,
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (cetakan ketiga), Galia Indonesia, Jakarta Timur
Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983,
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (cetakan keenam), Liberty, Yogjakarta, 2009, hlm.9
Published
2019-04-30