KRIMINALISASI TERHADAP HAKIM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  • Hana Krisnamurti Universitas Langlangbuana
Keywords: kriminalisasi, sistem, peradilan

Abstract

Kriminalisasi terhadap hakim yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pembentuk undang-undang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan kriminalisasi terhadap hakim dinilai melanggar prinsip independensi peradilan dan independensi hakim yang lazimnya diikuti pula dengan hak konstitusional hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity), sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kebijakan Kriminalisasi terhadap hakim berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Kontruksi hukum yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang SPPA dinilai sebagai suatu kebijakan yang dipaksakan dan salah sasaran subjek hukum (error in subjecto).

References

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
Ma’shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta, Total Media, 2009.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
_______________ , Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Di Masa Mendatang”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987.
Padmo Wahjono, “Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979.
Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung, Widya Padjadjaran, 2009.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012
Published
2019-04-30