PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

  • Riyanto S Akhmadi Universitas Langlangbuana
Keywords: Alat Bukti, Unus Testis Nullus Testis, Specialis Derogat Lex Generalis

Abstract

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana ada lima, yang salah satunya adalah keterangan saksi. Setiap keterangan saksi yang di ucapkan di persidangan harus diucapkan di bawah sumpah agar keterangan itu sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dilain pihak seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lain. Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, satu keterangan saksi cukup untuk membuktikan bersalah apabila disertai alat bukti pengakuan terdakwa. Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah penerapan azas Unus Testis Nullus Testis pada Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Dalam KUHAP keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah apabila saksi di dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah, apabila saksi tersebut memberikan keterangan tanpa adanya sumpah maka hakim menilai bahwa itu merupakan petunjuk saja bukan merupakan alat bukti yang sah. Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya, keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya. Penerapan asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, dimana keterangan saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya lainnya. Terhadap penyimpangan ini diperkenankan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dikenal dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis (ketentuan khusus dapat menyampingkan ketentuan umum).

References

BUKU.
Achi Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Unversitas Indonesia, Jakarta, 2000.
Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori, Bandung, Tarsito, 1984.
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kamus Hukum Pidana, PT. Cicero Indonesia, Edisi I, 1988.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan III, 1990.
Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, STHB Press, 2005.
Much. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHAP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan, Galang Printika, Yogyakarta, 2002.
P. A. F. Lamintang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Rika Sarastika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
PERUNDANG-UNDANGAN :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Published
2021-07-04