TINJAUAN ANALISIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF BUDAYA ORGANISASI
Abstract
Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) sebagai institusi penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting di dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari struktur hukum dalam sebuah sistem hukum. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sangat butuh budaya organisasi agar terbentuk satu kesatuan yang kuat sehingga kejaksaan bisa maksimal dalam melakukan tugas.
References
Effendy, Marwan. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
MaPPI-FHUI, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Jurnal yang diterbitkan di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1035
Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025. Diakses di http://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Profil-Kejaksaan-2025.pdf
Choky Ramadhan, Tantangan Reformasi Kejaksaan, diakses dari http://mappifhui.org/2016/11/17/tantangan HYPERLINK "http://mappifhui.org/2016/11/17/tantangan-reformasi-kejaksaan/"-reformasi-kejaksaan/
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28
https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-himbau-perbaikan-kinerja-lembaga- kejaksaan/
https://nasional.sindonews.com/read/1158836/18/rapor-merah-jaksa-agung-1480318479
http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kejaksaan-RI-dan-Keterbukaan-Informasi- Policy- Brief-MaPPI.pdf
http://m.radarbangka.co.id/rubrik/detail/persepktif/14006/memaksimalkan-reformasi-kejaksaan.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/01/kejagung-terima-nilai-rendah-dari-kementerian- pan-rb-pengamat-jaksa-agungnya-urus-politik-terus
https://www.jawapos.com/opini/21/07/2016/memaksimalkan-reformasi-kejaksaan
https://antikorupsi.org/id/news/reformasi-birokrasi-kejaksaan-dinilai-setengah-hati
https://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/07/nubbll319-dpr-pertanyakan- reformasi- birokrasi-di-kejaksaan-agung
https://www.viva.co.id/berita/nasional/702119-berbau-transaksional-mutasi-jaksa-dipertanyakan
https://antikorupsi.org/id/news/mempertanyakan-profesionalisme-dan-kemandirian-jaksa
https://www.kejaksaan.go.id
Copyright (c) 2021 Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.