ANALISIS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN USG BAGI IBU HAMIL

  • inda nurdahniar universitas langlangbuana
Keywords: Pelayanan Radiologi, USG, Ibu Hamil

Abstract

Perawatan ibu hamil telah menjadi concern pemerintah dalam Undang-Undang Kesehatan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.  Salah satu cara yang dilakukan adalah upaya preventif seperti USG. Turunan Undang-Undang kesehatan dan peraturan lainnya mempertegas bahwa pelayanan USG ini dapat dilakukan oleh dokter umum dan/atau dokter SPOG. Tetapi Permenkes Pelayanan Radiologi Klinik 2020 menyatakan bahwa yang boleh melakukan pelayanan radiologi termasuk USG adalah dokter spesialis radiologi saja. Permasalahannya terlihat bahwa aturan ini memberikan clinical previlage dan clinical appointment hanya pada dokter spesialis radiologi, sehingga dikhawatirkan mengakibatkan penurunan pelayanan USG bagi Ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pelayanan radiologi klinik terhadap pelayanan USG bagi ibu hamil nyatanya saling bertentangan, karena  aturan permenkes tersebut memberikan kewenangan terbatas pada dokter lainnya padahal dokter tersebut adalah tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan USG bagi ibu hamil dan hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah tidak seharusnya memberikan kewenangan terbatas terhadap dokter yang memiliki kompetensi melakukan USG mengingat USG sudah menjadi pelayanan kesehatan wajib bagi ibu hamil dan USG nyata terbukti menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu.

References

Bambang Soeprijanto, Inovasi Radiologi Di Era Molekuler dan Digital, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.
Hasanuddin Hasim, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, Madani Legal Review, Volume 1 Nomor 2 Desember, 2017.
Ingan Tarigan., et.all., Peningkatan Kunjungan Ibu Hamil Di Puskesmas Sebagai Efek Digunakannya Ultrasound Pada Pemeriksaan Kehamilan., Jurnal Kesehatan Reproduksi, Volume 2, Nomor 10.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi), Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu, 2017.
Jamaludin Ghofur, Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini, Universitas Diponegoro, 2018.
Mugeni Sugiharto, et.all., Pengembangan Metode Skreening Usg Di Puskesmas Poned Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus HTA), Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Kemenkes RI), Volume 14, Nomor 4, 2011,
Nasrudin A Mappaware, et.all., Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan Islam, Wal”afiaHospital Jurnal Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020.
Oka Savitri, et.all., Wellness And Healthy Magazine Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019.
Standar Kompetensi Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2012.
Zainal Mutaqqin, Memahami Peraturan Menteri Kesehatan 24 Tahun2020 di Era Diagnostik Digital, Kumparan, 2020. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
Published
2022-06-15