PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DI ERA DISRUPTIVE INDONESIA

  • astidewi Universitas Mahendradatta
Keywords: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Era Disruptive

Abstract

Era disrupsi adalah era di mana teknologi berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang dapat diadaptasi oleh bisnis secara alami. Kebutuhan dan harapan pelanggan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, investor asing membutuhkan perlindungan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang mendukung investor untuk keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendatangkan investor yang ingin menanamkan modalnya, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, ketenagakerjaan dan perizinan yang dapat saling menguntungkan. Dalam melindungi modal asing, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara jelas mengatur tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perseroan yang seratus persen dijalankan oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing dengan modal dalam negeri. Kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam meningkatkan keamanan penanaman modal asing harus mengacu pada indikator yang dapat meningkatkan keamanan penanaman modal asing di Indonesia. Ada 5 faktor penting yang mempengaruhi keamanan investasi asing dan domestik, yaitu penegakan hukum, stabilitas politik, sosial. stabilitas, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi bencana. Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

References

A A. Ayu Istri Utu Dewi “Aspek Yuridis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, Jurnal Pandecta, Vol 13 No 1, 2018.
Cohen, Morris L. dan kent C. Olson, 2000, Legal Re- search in A Nutshell, Seventh Edition, ST. Paul, Minn, West Group.
Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogjakarta: Liberti, 2007.
Hadjon, Philipus M., 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
I.B Anggapurana Pidada “Perlindungan Hukum Pada Sektor Kepariwisataan di Kabupaten Karangasem” Jurnal Academia, 2019.
Irianto, Sulistyowati, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Re- fleksi, Editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Jack C. Plano, Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali, 1989.
Rahardjo,Satjipto, Permasalahan Hukum di In- donesia, Bandung:Alummni, 1983.
Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia, OCDC, 2015.
Waluyo, Bambang,Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
Wawan Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya” Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
Published
2022-08-05