Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Era Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah

  • Yasser Arafat Universitas Borneo Tarakan
Keywords: Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Sumber Daya Perikanan, Otonomi Daerah, Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan implikasi kebijakan resentralisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat di era resentralisasi kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan resentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan membuat titik berat otonomi daerah ada pada pemerintah provinsi dengan menyisakan sedikit kewenangan untuk pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini berimplikasi pada pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang kurang optimal. Dalam rangka mengimbangi kebijakan resentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan, maka pemerintah perlu mengembangkan model pengelolaan perikanan ko-manajemen untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat.

Author Biography

Yasser Arafat, Universitas Borneo Tarakan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

References

SUMBER BUKU:
Djoko Tribawono, 2013. Hukum Perikanan Indonesia, Edisi Kedua (Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nuddin Harahab, et al., 2021. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap untuk Mencapai Keberlanjutan, Malang: UB PressMalang.
Takdir Rahmadi, 2016. Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

SUMBER LAIN:
Akhmad Solihin dan Arif Satria, “Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 01, No. 01, April 2007.
A. Muluk Alains, et al., “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (Pspbm) Melalui Model Co-Management Perikanan”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.2, Desember 2009.
Baino Ali Imron, “Implementasi dan Permasalahan Model Co-Manajemen Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan Volume 4, No. 1, Februari 2013.
Indra Yulianingsih, “Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Perspektif Otonomi Daerah”, Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 1, Januari 2017.
Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
Masyhuri Imron, “Otonomi Daerah dan Permasalahannya dalam Pengelolaan Kelautan, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 13 No. 1 Tahun 2011.
Rizky Setiawan, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1 Maret 2018.
Rokhimin Dahuri, “Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Jurnal Mimbar, Volume XVII No. 2 April - Juni 2001.
Slamet Suhartono, “Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 18, Pebruari 2013.
T. Muttaqin Mansur, “Kedudukan Hukum Adat La’ot Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Kanun No. 50 Edisi April 2010.
Published
2022-11-11