Kebijakan Penanganan Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

  • Imas Rosidawati Universitas Langlangbuana
Keywords: Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya

Abstract

Fenomena lajunya pembangunan yang bersifat negatif adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keadaan ini sulit dihindari mengingat disatu sisi setiap kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang ada di muka bumi , dan disisi lain dalam melakukan pembangunan kurang memperhatikan dan mengabaikan ekosistem. Sebagai pengelola sumber daya alam terbesar, Pemerintah adalah institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, oleh karenanya pemerintah harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat tumbuhnya roda pembangunan terutama di era globalisasi ini. Bila dikaji Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan dikaitkan kebijakan lingkungan dan penataan ruang nasional. Tujuan penelitian untuk menemukan kebijakan penanganan  lingkungan hidup dalam pengelolaan tata ruang, pasca lahirnya UU Cipta Kerja yang salah satu ketentuannya mengatur tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.  

References

Agus Sardjono, 2019, Riset Hukum Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta.
Amiruddin & Zaenal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-10 , Jakarta.
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Langkah-langlah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung
Gumbira E. Sa’id ,2007, Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Media Sarana Pers, Jakarta.
Imas Rosidawati Wiradirja, Hernawati RAS, Nugraha Pranadita, Syahrul Macmud, Environmental Performance: Role of Green employee involvement practices, Green Training and Green Shared Vision, Journal Of Security and Sustainability Issues. ( Q2)ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (Online) 2020 Volume 10 Number 2 ( Desember)URL Dokumen: http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf URL Indexing Jurnal: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(28)
Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan, Mandar Maju, Bandung.
M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta.
M.Solly Lubis, 2012, Politik dan Hukum di Era Reformasi, CV Mandar Maju, Bandung
N. Muladi,2006, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995. Dalam Romli Atmasasmita, Sistem peradilan pidana : perspektif eksistensialisme dan abolisionisme, Bina Cipta.
Syamsul Arifin, Kerangka Acuan Kerja, 2013-2014 “ Seminar Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Otonomi Daerah,” Medan.
Syahrul Machmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009), Graha Ilmu, Bandung
Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannnya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
-Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
-Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
-PP No. 21 Tahun 2021Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Published
2022-11-11