Aspek Legal Kemudahan Berinvestasi dalam Pra Feasibility Study Project The Dehegila Resort di Kabupaten Pulau Morotai

  • Aep Sulaeman Universitas Langlangbuana
Keywords: Dilema pembangunan, Legalitas investasi

Abstract

Program Presiden RI untuk tidak membungkungi laut dijabarkan salah satunya dengan menyiapkan berbagai program dan strategi pembangunan nasional, baik melalui program KEK, destinasi pariwisata dan banyak lagi yang lainnya. Secara legal formal, Pemerintah bersama DPR mendorong kegiatan tersebut dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang walaupun kemudian UU ini terkoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat penyusunan pra FS DPP Morotai Tahun 2021 dirasakan salah satunya untuk bidang legal, belum terciptanya harmonisasi hukum dan kelembagaan yang dapat berakibat menghambat terhadap rencana pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang.

References

Badan Pusat Statistik. Provinsi Maluku Utara. 2017.
Cipta Karya, Bantuan Teknis RPI2JM Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta Karya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
Hall, C. M, Tourism: Rethinking The Social Science of Mobility, Pearson Education, 2005.
Karyono, H,A. Kepariwisataan, Grasindo, Jakarta, 1997.
Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan, BPFE. Yogyakarta, 2002.
Suwatno. & Priansa, D, Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Alfabeta, Bandung, 2011.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sampai dengan Ke -IV Tahun 2002.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan putusan MK Nomor : 09/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 Nopember 2021 menegaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil, untuk itu Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.
-------, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) tahun 2010-2025.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.67/UM.001/ MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah (Riparda) Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2025.
-------, Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIparda) Kabupaten Pulau Morotai. Tahun 2014-2024.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
-------, Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
-------, Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.
-------, Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. (RPJM) Provinsi Maluku Urata.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun2021.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (RPJP) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencara Tata Ruang dan Wilayah Pulau Sulawesi.
-------, Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033.
-------, Kabupaten Morotai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2032.
RTR Pulau/RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategi Provinsi Maluku Utara
RDTR Kawasan Strategi Kabupaten Pulau Morotai
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.
Badan Pusat Statistik. 2021. Morotai dalam angka 2021
Badan Pusat Statistik. 2020. Morotai dalam angka 2020
Badan Pusat Statistik. 2019. Morotai dalam angka 2019
Badan Pusat Statistik. 2018. Morotai dalam angka 2018
Badan Pusat Statistik. 2017. Morotai dalam angka 2017
Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi Maluku Utara dalam angka 2021
Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Maluku Utara dalam angka 2020
Badan Pusat Statistik. 2019. Provinsi Maluku Utara dalam angka 2019
Badan Pusat Statistik. 2018. Provinsi Maluku Utara dalam angka 2018
Cahyo, E,D. dan Nuryanti, “Peran Sektor Pemerintahan dan Swasta dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Pulau Morotai.” Gadjah Mada Journal of Tourism Studies. Vol 1. No 2, 2018.
https://www.i-malut.com/2020/01/01/pemkab-morotai-genjot-ipm-melalui-peningkatan-sdm-dan-infrastruktur-pendidikan-serta-kesehatan/ diakses : 23 juli 2021. diunggah : 01 januari 2020
https://wartaterkini.news/bupati-morotai-resmikan-program-pendidikan-dan-pelatihan-hospitality-dan-pariwisata/ diakses : 23 juli 2021. Diunggah : 26 September 2019
https://www.beritasatu.com/amp/ekonomi/767423/oisca-dan-jababeka-bangun-training-center-di-morotai-untuk-berdayakan-sdm diakses : 23 juli 2021. Diunggah : 29 April 2021
https://koridormalutnews.com/dinas-pariwisata-kabupaten-pulau-morotai-melaksanakan-pelatihan-bagi-pelaku-usaha-keapriwisataan/?amp=1 diakses: 23 juli 2021. Diunggah : 11 Oktober 2020
https://www.tandaseru.com/2020/09/01/banyak-pengunjung-perpustakaan-daerah-morotai-butuh-tambahan-sdm-dan-anggaran/amp/ diakses: 23 Juli 2021. Diunggah : 1 September 2020
https://www.ayokuliah.id/universitas/universitas-pasifik-morotai/ diakses : 23 Juli 2021
https://smkpariwisatamorotai.sch.id/# diakses 23 Juli 2021
Kerangka Acuan Kerja (Term of Referensce/TOR) Rapat Penajaman Lanjutan Dengan Stakeholder Daerah Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Stategis Yang Siap Ditawarkan di Sektor Paririwata pada DPP Morotai-Provinsi Maluku Utara, Juni 2021.
Surat dari Dewan KEK Nomor : PPP/149/Ses.DNKEK/12/2021, Hal : Tanggapan Usulan Perluasan KEK Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Taghulihi, B. & Nuria, H, “Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara,” Tekstual. Vol 18, no 1, 2020.
Published
2022-11-11