KAJIAN HUKUM ATAS KONSEP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM RANCANGAN KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN REALITAS HUKUM DI INDONESIA

  • Hernawati RAS Universitas Langlangbuana
  • Ryan Fani Universitas Langlangbuana
Keywords: Perlindungan, Saksi, Korban, Rancangan, KUHP

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk tujuan hukum yang sangat penting untuk diimplementasikan, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah menjadikan peraturan hukum sebagai sumber hukum yang utama, jika dikaitkan dengan permasalahan kepastian hukum yang terjadi di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan konsep KUHAP tentang saksi dan korban serta terbentuknya lembaga perlindungan saksi korban (LPSK), maka perlu pertimbangan tentang legitimasi konsep KUHAP jika dirasa realitas hukum yang terjadi di Negara Indonesia yang berkaitan dengan saksi dan korban belum bisa terakomodir oleh aturan KUHAP yang saat ini berlaku di Negara Indonesia (karena lebih mengedankan hak – hak tersangka) beberapa realitas yang belum bisa terakomodir oleh KUHAP yang berlaku saat ini seperti saksi dan korban kerap kali mendapatkan ancaman dari pihak – pihak tertentu, mulai dari ancaman dipecat dari pekerjaan, ancaman percobaan pembunuhan, hingga ancaman kriminalisasi, sehingga dalam hal ini saksi dan korban-pun enggan untuk bersaksi (padahal keterangan saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk menemukan kebenaran materil), Konsep KUHAP secara luas dapat melindungi para saksi dan korban tersebut baik secara fisik maupun non fisik namun dari hasil kajian hukum ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang terdapat dalam konsep KUHAP tersebut tidak dijelaskan secara spesifik sehingga masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki sebelum diegitimasi menjadi sebuah peraturan, selain itu dengan maraknya realitas hukum yang terjadi terhadap para saksi dan korban, masyarakat sangat menaruh kepercayaan besar terhadap LPSK, sehingga sudah sepatutnya LPSK dijadikan sebagai lembaga yang mempunyai eksistensi dalam sistem peradilan pidana, sehingga asas kepastian hukum bagi posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana harus dikedepankan.

References

Buku/ Text Book :
M. Sofyan Lubis, “Prinsip Miranda Rule” hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010
Muhadar, Edu Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana, CV Putra Media Nusantara, Surabaya: 2009
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, , Graha Ilmu, Yogyakarta 2010

Peraturan Perundang – Undangan/Instrumen Hukum lainnya:
Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
KUHP
Rancangan KUHAP

Sumber Lain:
M. Zulfikar, Ada Tiga Kelemahan RUU KUHAP, diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/10/denny-ada-tiga-kelemahan-ruu-kuhap, pada tahun 2013
Nabila Tashandra, Lpsk Terima 1.720 Permohonan Perlindungan Sepanjang Tahun 2016, diakses http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720.permohonan.perlindungan.sepanjang.2016, pada tanggal 28 Desember 2016
Mys, Tren Ancaman Terhadap Saksi dan Korban, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52bf838007db9/tren-ancaman-terhadap-saksi-dan-korban pada tahun 2013
Puji Sukiswanti, Saksi Kasus Pembunuhan Angeline Diteror diakses dari https://daerah.sindonews.com/read/1019970/174/saksi-kasus-pembunuhan-angeline-diteror-1435943407, pada tanggal 1 Juli 2015
Published
2017-05-10