SISTEM SENTRALISASI KEPOLISIAN INDONESIA DALAM PRADIGMA GOOD GOVERNANCE

  • H.R.A.R. Harry Anwar Universitas Langlangbuana
Keywords: sistem, sentralisasi, kepolisian, Indonesia, paradigma, good governance

Abstract

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama pula dikarenakan adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Sebagaimana diketahui secara universal hingga kini yaitu di dalam negara-negara demokratis terdapat tiga sistem kepolisian yang digunakan, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing). Oleh karena itulah dalam praktik kepolisian dipandang perlu untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan berbagai kelemahan maupun kelebihan dimaksud melalui suatu metode perbandingan antar sistem kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem kepolisian negara lain. Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma Centralized System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Outcome yang hendak dicapai dari hasil perbandingan sistem kepolisian dimaksud antara lain agar dapat diambil suatu manfaat dari suatu sistem kepolisian negara tertentu bagi negara lainnya, antara lain berupa penataan dan pengembangan organisasi (organizational development) serta pengembangan potensi kerjasama kerjasama antar lembaga kepolisian beberapa negara.

References

David H. Baylel, “The Nation and The police”, disunting oleh Mochtar lubis “Bangsa dan Polisi dalam Citra Polisi”, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1988,
Franz Magniis Suseno, Elika Politik Prinsip-Prsip Dasar Kenegaran Modern. PT Gramedia Pustaka Jakarta. 2001,
J.H.A. Logemann. Tentang Teori Suatu hukum Tata Negara Positif, Terjemahan Makkatutu dan JC Pangkarego. Ichtiar Baru Van hoeve. 1975. hlm. 104-105
Koesparmono Irsan, dalam Eko Prasetyo dkk, “Polisi, Masyarakat dan Negara”, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995,
Lawrence M. Friedman, “Law and Society an Introduction”, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977,
Moh. Kusnardi dan bintan R. Saragih, “Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945”, PT. Gramedia, Jakarta, 1985,
Rusadi Kantaprawira, Makalah dalam Loka Karya “Profesionalisme dan Kemadirian Polri”, Bandung tanggal 3-4 Agustus 1998.
Reckless, “The Crime Problems”, New York, 1961,
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada,Jakarta. 2002.
Published
2019-04-26