Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan dengan Undang–Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

  • Suhendar Herdiyansyah Universitas Langlangbuana
  • Cecep Sutrisna Universitas Langlangbuana
Keywords: Tindak Pidana, Penyelundupan, Dibidang Ekspor

Abstract

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara hukum, maka setiap yang berkaitan dengan proses-proses penyelenggaraan aspek kekuasaan pemerintah didasarkan kepada hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum dalam perkara pidana di bidang kepabeanan khususnya bidang ekspor. Kegiatan ekspor menjadi faktor utama dalam pendapatan negara, tetapi hal itu menjadi permasalahan dikarenakan adanya kejahatan berupa penyelundupan. Maka pada penelitian ini penulis akan mengangkat beberapa permasalahan hukum, yaitu; pertama, Mengenai faktor-faktor adanya tindak pidana penyelundupan; kedua, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dibidang ekspor. Dari semua permasalahan tersebut akan penulis angkat  sebagai penelitian skripsi ini. Tindak pidana penyelundupan di bidang hukum kepabeanan di pengaruhi oleh faktor-faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan adalah faktor regulasi; masyarakat; pengawasan dan penindakan. Dari semua faktor tersebut tentunya penelitian ini berhubungan dengan teori kriminologi dan efektivitas hukum. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan di bidang ekspor secara regulasi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan  Pasal 102A, didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan dibidang ekspor, tidak hanya itu Instansi Bea dan Cukai memiliki Kewenangan yang bersifat independen terhadap pengawasan dan penindakan dalam penegakan hukum di bidang pabean. Diantara Undang-Undang No.10 Tahun 1995 ataupun Undang-Undang No.17 Tahun 2006 di dalam kedua Undang-Undang tersebut berisi substansi-substansi dan Pasal-Pasal untuk memperkuat hukum pabean. Seperti kewenangan petugas Bea dan Cukai terkait penyidikan tertuang pada pasal Pasal 74 dan Pasal 112; pengawasan dan kewenangan penindakan juga terdapat pada Pasal 74 - Pasal 92 dan Pasal 64A - Pasal 90 Undang-Undang Kepabeanan. Semua peraturan tentang kepabeanan sejauh ini cukup untuk melakukan upaya penegakan hukum secara optimal.

References

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Tentang Psikologi Hukum, Bandung; Alumni, 1983

D. Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Cetakan. V, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013

Hamdani, Buku Ekspor - Impor Tinkat Dasar. Cetakan III, Bushindo, Jakarta 2017

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung, 2012

Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta. 1997,

Prapto Soepardi, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha Nasional; Surabaya. 1991

Purwito M, Ali, Kepabenanan dan Cukai Lalu Lintas Barang,Konsep dan Aplikasinya, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010

Sukarton Marmoesudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Jakarta; Pustaka Kartini, 1989

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Cetakan II, Jakarta, 2007

Kamus Istilah Hukum, Cetakan VII, Citra Umbara ; Bandung, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002,

Cortalia, J., & Sutrisna, C. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana dalam Media Sosial Melalui Pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2).

Published
2018-02-25