UPAYA PENCEGAHAN ANAK MENJADI KORBAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SISTEM PERADILAN TERINTEGRASI
Abstract
ABSTRAK
Anak korban kekerasan seksual harus dilindungi, tidak dibenarkan menjadi korban kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pencegahan anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian, kebijakan hukum pidana melalui revisi KUHAP diperlukan untuk mencegah terjadinya anak korban kekerasan seksual menjadi korban kembali dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menentukan mengambil keterangan saksi secara perekaman elektronik dalam Pasal 3 dan Pasal 58 huruf (a) yang hanya dapat dilakukan di luar sidang pengadilan atau jarak jauh dan digunakan sebagai dasar penyidikan. Anak korban hanya perlu memberikan keterangan satu kali pada tahap penyidikan dan direkam secara elektronik serta digunakan hingga ke persidangan. Pembuatan sumpah dan BAP digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian berdasarkan pencatatan pada tahap penyidikan yang dilakukan secara elektronik tersebut.
References
Aisah. “EKSISTENSI PIDANA DENDA MENURUT SISTEM KUHP.” Lex Crimen IV, no. 1 (2015): 215–24. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7017.
BAYU GUCITA ALAM. “PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU.” Skripsi, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. https://repository.uin-suska.ac.id/60036/1/GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf.
Carlos Roy Fajarta. “Presiden Jokowi Resmi Teken UU KUHP, Mulai Berlaku Pada 2026.” Https://Www.Inews.Id/, 2023. https://www.inews.id/news/nasional/presiden-jokowi-resmi-teken-uu-kuhp-mulai-berlaku-pada-2026#:~:text=JAKARTA%2C iNews.id - Presiden Joko Widodo %28Jokowi%29 mengesahkan,345 halaman dokumen pdf yang beredar di masyarakat.
Djamil, M.Nasir. Anak Bukan Untuk Di Hukum. Edited by Sinar Grafika. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. https://onesearch.id/Author/Home?author=DJAMIL+M.+Nasir.
Dr. Muhaimin, SH.M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Edy Ikhsan, Edi Yunara, Edi Warman, Gita Cristin Debora Sihotang. “Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.” Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 3 (2022): 170–80. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65.
et al, Diesmy Humaira B. “KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK.” Jurnal PsikoIslamika 12, no. 2 (2015): 5–10.
HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1–45.
Hamin, Santika, Imelda Tangkere, and Stefan O. Voges. “PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989.” Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat 10, no. 5 (2022): 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42953/37842.
Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.” Media of Law and Sharia 4, no. 1 (2022): 14–33. https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208.
https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” Uu, no. 1 (2012): 10. https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf.
Ismail. “KERANGKA TEORI Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.” Skripsi, 2010, 21–42. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29723/3/T2_322020008_Bab II.pdf#:~:text=undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.1 Kebijakan hukum pidana, Yang ditinjau dari politik hukum dan politik kriminal.
JDIH. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK), 21 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus sp.) § (1990). https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989.
Khairunnisa, Andi Akhirah. “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH.” Jurnal Manajemen Pemerintahan 5, no. 1 (2018): 65–78.
Konferensi, Tim Penyaji pada. “Bunga Rampai Konferensi Politik, Hukum, Dan Kekuasaan Ke-2.” In Bunga Rampai Konferensi Politik, Hukum, Dan Kekuasaan Ke-2, edited by Dkk Y. Triboni, 2nd ed., 2:243. Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2016. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1.
Kurniawati, Anggar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta).” Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 5, no. 2 (2014): 110–20. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40489.
Kusriyah, Sri. Ilmu Negara Umum, 2017.
Laurensius Arliman S. “Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum.” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020): 1030–43. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59701.
Mawardi, Arina, and Nursiti. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4, no. 4 (2020): 714–22. http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16757%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/16757/7736.
Mohammad Ekaputra, Sunarmi, Frans B.S.Siagian. “Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual.” Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 10 (2023): 830–45. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237.
Noorani, Shehzad. “Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak.” UNICEFIndonesia, 2020.
Pangesti, Nova Ayu, and Dita Ayu Nur Saputri. “Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi.” Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI): Persatuan Perawat NAsional Indoneisa 11, no. 4 (2023): 889–96. https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0c62909eda1b4058JmltdHM9MTcxODkyODAwMCZpZ3VpZD0zNDIwYTYwMS1iODM2LTY1NmYtMDY1MC1iNWE3Yjk0MDY0ZmYmaW5zaWQ9NTE4OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3420a601-b836-656f-0650-b5a7b94064ff&psq=terutama+trauma+mendalam+akibat+kekerasan+seksua.
Patarudin A, Ridho M, and Manurung M. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY).” Jurnalrectum 4, no. 1 (2022): 174–85.
Politik, Nasional, Daerah Entertainment, Teknologi Olahraga, Otomotif Video, and Foto Indeks. “Pemkot Makassar Ungkap Data,” 2023, 1–5.
Pribadi, Hendra Ponggo, Farina Gandryani, and Ani Purwati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis.” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 1 (2023): 48–56. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.95.
Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, Ani Purwati, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya, and A Pendahuluan. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA.” JURNAL ILMU HUKUM WIJAYA PUTRA 1, no. 2 (2023): 116–25. https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116.
Rahmi, Atikah. “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” Mercatoria 11, no. 1 (2018): 37–60.
RI, Pemerintah. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Nutrients, 2002, 44. https://doi.org/10.3390/nu12092836.
Rinjani, Afrizal, Samudra Arsad, Hambali Thalib, and & Ma’ruf Hafidz. “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar.” Journal of Lex Generalis (JLS 2, no. 8 (2021): 1997–2009.
S, Zulkarnain, and Riadi Asra Rahmad. “PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA.” Jurnal UIR, n.d., 63–82. https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/download/16326/6162/56554.
Safaruddin Harahap, Irwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 37–47. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
Santoso, Heri. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL.” LEX JOURNAL 8, no. 2 (2023): 162–73. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101.
Siti Rochayati,S.H, M.H. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” Jurnal Hukum Tri Pantang 4, no. 2 (2018): 59–72. https://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhtp/article/view/196/153.
Sitompul, Anastasia Hana. “KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA 1 Oleh : Anastasia Hana Sitompul 2.” Lex Crimen IV, no. 1 (2015): 46–56.
Temmangnganro, Machmud. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH KOTA PONTIANAK.” Neliti 11, no. 1 (2018): 1–5. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.
Utama, Supono. Yus Johan. “Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi).” Law Reform 9, no. 1 (2013): 166. https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12440.
Waskito, Achmad Budi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 287–304.
Yuliartini, Ni Putu Rai. “KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP).” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 81–94. https://www.bing.com/search?pglt=169&q=Ketentuan+mengenai+perlindungan+korban+dalam+Kitab+Undang-undang+Hukum+Acara+Pidana+(KUHAP)+masih+sebatas+pada+perlindungan+materiil+yaitu+ganti+rugi+yang+dapat+dituntut+melalui+litigasi+bersamaan+dengan+perkara&cvid.
Yustiningsih, Indriastuti. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 2 (2020): 287–306. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3.
Copyright (c) 2024 Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.