Ketentuan Pidana Tentang Ujaran Kebencian di Indonesia

  • Joko Trio Suroso Universitas Langlangbuana
Keywords: ujaran kebencian, ketentuan pidana

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai ujaran kebencian dalam kerangka ketentuan pidana di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Selain itu, tulisan ini juga berusaha untuk memberikan masukan mengenai pengaturan ketentuan mengenai ujaran kebencian secara jelas dalam peraturan perundangan di Indonesia sehingga mampu memberikan rasa kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif yaitu mempelajari bahan hukum sekunder dan tersier dan kemudian menganalisis dan menyimpulkannya. Ketentuan pidana mengenai ujaran kebencian memang telah diatur didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun ketentuan tersebut masih belum mampu menciptakan rasa kepastian hukum didalam masyarakat, terutama belum terdapat definisi ujaran kebencian, yang dibuktikan dengan pro kontra wacana yang masih berkembang didalam masyarakat.

References

Anam, M. Chairul dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia” Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1 No. 3, 2015.
Caleb Yong, Does Freedom of Speech Include Hate Speech, Springer Science+ Business Media B.V, USA, 2011
ELSAM, Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM], Jakarta, 2013
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983
Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
Steven Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion Under The European Convention On Human Rights, Council of Europe, United Kingdom, 2000.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2004
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Yulia A. Timofeeva, “Hate Speech Online: Restricted or Protected? Comparison of Regulations In The United States and Germany”, Journal Transnational & Policy Vol. 12:2 Spring, 2003

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat. 2002.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Peraturan Asing
United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948
United States, First Amandment of United States Constitution.
United States, International Covenant on Civil and Political Rights, 1976.

Website
Ruli, Surat Edaran Kapolri “Ujaran Kebencian” Dinilai Suatu Kemajuan” Dinilai Suatu Kemajuan, http://nasional.harianterbit.com /nasional/2015/10/29/45932//25/Surat-Edaran-Kapolri-Ujaran-Kebencian-Dinilai Suatu-Kemajuan, diunduh 23 Januari 2018.
http://koran-sindo.com/page/news/2017-12-09/0/2/4_Kasus_Hate_Speech_Di_Indonesia , diakses pada 19 Mei 2018 pukul 15.54
Published
2019-02-25