Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong

Eni Dasuki  Suhardini

doi:10.32816/paramarta.v18i2.78

Eni Dasuki Suhardini Universitas Langlangbuana

DOI: https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.78

Keywords: Perkawinan bawah umur, Mahkamah Konstitusi, Genre Ceria

Abstract

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan yaitu laki laki (19 tahun) , perempuan (16 tahun). Terhadap ketentan tsb Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak. Sekalipun telah ada pengaturan batas usia perkawinan , namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perkawinan bawah umur . Bahkan Indonesia menduduki ranking 7 (dunia) dan ranking 2 (Asean). Perkawinan bawah umur disebabkan faktor ekonomi, Pendidikan, budaya dan agama. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani perkawinan bawah umur dengan melaksanakan penyuluhan program Genre Ceria , yang bertujuan agar generasi muda Indonesia terhindar dari kegiatan – kegiatan negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, dan mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

References

Buku:

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

Ibrahim, Al Bajuri, 2.,Semarang, Toha Putra, 2000

Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang; 1992.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet 5, Jakarta: UI- Press, 1986.

Sonny Dewi Judiasih dkk, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara, Bandung, PT. Refika Aditama,2018.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, Jakarta : Rajawali Press, 2009,

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta, 2009,

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,2007,

Peraturan perundang-undangan:

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Firmansyah, R., & Suhardini, E. D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 16(3).

Sumber lain:

www.http// Persiapan Perkawinan. Ditinjau.Dari. Segi. Biologis, dan Psikologis. Html (08-04-2019/20.20 WIB)